Akhir September 2008, publik Surabaya dikejutkan oleh temuan media cetak JAWA POS (yang di Jakarta beredar dengan nama INDO POS). Redaksi melakukan investigasi terhadap praktek pendidikan yang tidak wajar di Jawa Timur. Singkat cerita, si wartawan (dengan gaya jurnalisme ala Reportase Investigasi) menghubungi salah seorang calo ijazah palsu dan mengaku membutuhkan jasanya. Setelah berkali-kali mengubah jam dan tempat bertemu, si calo pun menemui si wartawan undercover tersebut.
Merasa yakin bahwa orang yang dihadapinya benar-benar serius membutuhkan layanannya, si calo pun mulai bersikap terbuka. Dia menyodorkan berbagai nama perguruan tinggi swasta di Jawa Timur yang memiliki aliansi dengan biro jasanya. Lengkap dengan fakultas dan program studi dan gelar yang tersedia di tiap-tiap universitas, baik level D3, S1, S2, sampai S3. Tentu saja dengan harganya.
Sebuah gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari PTS ternama di Surabaya bisa dibandrol harga sampai dengan Rp 12 juta. Semakin populer gelar dan semakin populer universitas yang dipilih, tentu harga semakin mahal dan sebaliknya. Si wartawan akhirnya memilih menu gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari sebuah PTS di Surabaya. Setelah negosiasi, disepakati harga yang harus dibayar adalah Rp 8 juta. Beberapa hari kemudian, si calo meminta bertemu dan menyerahkan selembar ijazah asli lengkap dengan beberapa lembar fotokopinya yang telah dilegalisasi kampus yang bersangkutan ditambah transkrip akademik dengan IPK di atas 3 juga dengan fotokopi yang dilegalisasi kampus ybs. Artinya, si wartawan tersebut sudah bisa menyandang gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dengan IPK 3 dari sebuah PTS di Surabaya hanya dengan mengeluarkan uang tak sampai Rp 10 juta dan tak perlu menempuh perkuliahan satu hari pun.
Sontak berita investigatif itupun menghenyakkan publik di Surabaya. Pihak kepolisian langsung turun tangan. Pada awalnya, Universitas Teknologi Surabaya yang bersikukuh membantah berita itu akhirnya tak berdaya lagi dan sampai sekarang berusaha mencari kambing hitam atas kejadian ini.
Dari hasil penyidikan, ditemukan berbagai fakta yang sungguh sangat ganjil dilakukan oleh sebuah institusi pendidikan. Misalnya, kampusnya ada tiga tapi tak satupun pernah terlihat ramai dipenuhi oleh mahasiswa yang belajar di sana. Baik saat perkuliahan pagi, siang, sore, maupun malam. Padahal fakultas dan program studi yang ditawarkan cukup banyak untuk ukuran sebuah PTS. Beberapa media cetak yang berhasil menyusup masuk ke kampus tersebut menemukan bahwa semua ruang kuliah dalam keadaan terkunci dan berdebu tebal. Kemudian, dalam institusi tersebut, ada beberapa orang yang ditunjuk sebagai koordinator pencari mahasiswa. Persis seperti sales kartu kredit. Untuk satu mahasiswa, mereka hanya diminta menyetor sejumlah uang tertentu sehingga mereka dibebaskan menetapkan harga program. Jadi, misalnya si A bisa mendapat satu calon mahasiswa yang mau mendaftar masuk ke program studi Manajemen. Nah, patokan harga gelar sarjana ekonomi Manajemen katakan Rp 4.000.000, si A hanya diwajibkan menyetor uang senilai Rp 4juta itu kepada universitas. Apabila si A emang seorang sales handal dan mampu menjual gelar itu katakan Rp 8 juta, Rp 4juta sisanya ya buat dia sendiri. Harga itu adalah harga paket, termasuk skripsi, ijazah, dan transkrip asli beserta fotokopi legalisasinya. Parahnya, beberapa karyawan Universitas Teknologi Surabaya mengakui bahwa praktek itu sudah berlangsung lama. Dan salah satu calo di kampus tersebut tidak lain tidak bukan adalah suami dari rektor universitas tersebut.
Beberapa mahasiswa UTS (Universitas Teknologi Surabaya) yang mengikuti perkuliahan normal mengatakan bahwa selama ini mereka kuliah hanya apabila ada panggilan kuliah dari kampus. Jadi, perkuliahan tidak dilakukan tiap hari, namun menunggu kesiapan dosennya dan kesiapan kampusnya. Mereka akan dihubungi via telepon apabila akan ada kuliah. Bagi para mahasiswa kampus tersebut yang rata-rata pekerja kantoran yang berpenghasilan terbatas namun punya keinginan untuk menempuh pendidikan tinggi, sejauh ini mereka tidak keberatan dengan model pendidikan seperti itu. Mereka sadar, mereka tak punya banyak uang untuk menuntut terlalu banyak, atau terlalu bagus.
Di Surabaya, memang ada beberapa PTS yang dicurigai melakukan praktek-praktek seperti itu. Pasar utamanya tentu adalah para calon anggota dewan, para PNS yang pengen naik pangkat, guru yang mengikuti sertifikasi. Seorang teman dekatku pernah membeli nilai dari kampusnya, sebuah PTS ternama di Surabaya. Dia sudah siap maju sidang skripsi tapi belum menempuh tiga mata kuliah wajib. Dia mendekati seorang karyawan akademik dan berhasil menyulap tiga nilai A hanya dengan sebungkus rokok kretek.
Khusus untuk Universitas Teknologi Surabaya, aku sendiri sih sudah lama mendengar ketidakberesan PTS tersebut, karena beberapa temanku "ngamen" mengajar di kampus tersebut. Dan mereka semua merasa jengah dengan apa yang terjadi di sana. Misalnya saja, nilai ujian bisa dikeluarkan pihak kampus meskipun dosennya belum mengambil berkas ujian. Atau, seorang mahasiswa yang diberi nilai B oleh si dosen ternyata diubah menjadi A oleh pihak kampus. Hal-hal itu sudah sering terdengar. Sehingga bagiku, berita itu hanya sebuah ledakan bom waktu yang memang sudah waktunya meledak. Cuma, yang aku herankan adalah sikap Kopertis sebagai koordinator PTS terkesan adem ayem. Mereka malah gusar ketika ditanya, apakah Kopertis tidak bertindak apa-apa dengan temuan itu. Lha kok, malah dibilang, itu bukan urusan Kopertis. Urusan Kopertis kan banyak, biar itu diurusi polisi saja, dan jawaban-jawaban lain yang senada. Heran aku..!!
Mungkin Kopertis tidak sadar bahwa hal tersebut memiliki dampak yang cukup strategis bagi masyarakat luas. Apakah Kopertis tidak berpikir bahwa itu berdampak pada citra perguruan tinggi swasta yang lain...? Apakah Kopertus tidak berpikir bahwa diamnya Kopertis sama dengan membolehkan praktek kecurangan-kecurangan akademis seperti itu asal tidak ketahuan..? Apakah Kopertis tidak berpikir bahwa kejadian itu akan berdampak pada citra lulusan perguruan tinggi Indonesia, terutama lulusan PTS, yang akan melamar sekolah atau pekerjaan ke luar negeri...?
Ah, sumpek aku...!!
Dan ketika aku membaca berita bahwa seorang tokoh sekaliber Sukmawati Soekarno Putri pun dipolisikan gara-gara memalsu ijazah SMA.... aku hanya bisa geleng-geleng kepala.... Tak bisa berkata apa-apa....
Universitas Teknologi Surabaya & Institut Teknologi Pembangunan Surabaya Menerima Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2011
