Gerbang Tol Cikampek Macet Total

Kemacetan yang cukup panjang terjadi dari gerbang Tol Cikampek, Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menuju jalur Pantura pada H-7 Lebaran 2009 atau Senin menjelang tengah malam.

Seperti dilansir Antara, kemacetan itu terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Cikampek menuju jalur Pantura. Akibatnya, kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Cikampek itu harus antre yang cukup panjang.

Kondisi itu mengakibatkan arus lalu lintas selepas gerbang Tol Cikampek menuju jalur Pantura macet total. Rata-rata, kendaraan yang melintas pada Senin menjelang tengah malam atau sekira sejak pukul 22.00 WIB itu ialah kendaraan jenis bus umum, truk dan beberapa kendaraan pribadi atau kendaraan pemudik.

Aparat kepolisian yang berjaga dari pertigaan gerbang Tol Cikampek hingga simpang Jomin langsung berusaha melakukan penguraian kemacetan itu, dengan melakukan pengalihan arus lalu lintas.

Pengalihan arus lalu lintas tersebut dilakukan di pertigaan Mutiara, yakni kendaraan dari gerbang Tol Cikampek menuju jalur Pantura dialihkan ke Pasar Cikampek, kemudian belok kanan menuju simpang Jomin hingga ke jalur Pantura.

Dengan demikian, kondisi arus lalu lintas dari pertigaan Mutiara menuju simpang Jomin ke jalura Pantura sepi, karena hanya dilintasi kendaraan dari jalur Pantura menuju gerbang Tol Cikampek. Pengalihan arus lalu lintas itu sendiri mengakibatkan kemacetan kembali terjadi di sekitar Pasar Cikampek, karena daerah itu merupakan daerah pasar tumpah.

Kendaraan yang melintasi Pasar Cikampek tersebut harus berjalan pelan atau padat merayap, untuk sampai ke simpang Jomin. Meski demikian, kemacetan dari gerbang Tol Cikampek itu secara perlahan "mencair" setelah dilakukan pengalihan arus lalu lintas tersebut.

Pemudik Gerakkan Ekonomi Rp 16,2 triliun

Sedikitnya 27 juta pemudik Lebaran akan menggerakkan perekonomian sekitar Rp 16,2 triliun di berbagai daerah sambil mereka berwisata ke obyek wisata.

"Pengeluaran rata-rata per orang minimal Rp 600.000 sehingga pemerintah daerah dan industri pariwisata hendaknya telah siap menyambut kedatangan para pemudik," kata Menbudpar Jero Wacik ketika berbuka puasa bersama pers di Gedung Sapta Pesona sore ini.

Pihaknya mengimbau kalangan industri wisata mulai dari transportasi, akomodasi, obyek wisata tidak menaikkan harga di saat permintaan tinggi karena berwisata adalah hak asasi semua orang. Jadi kesempatan masyarakat pulang kampung agar mendapat pelayanan yang baik.

Menurut dia, Pemda harus mampu menyambut dan melayani pemudik. "Sejak satu bulan lalu, Depbudpar sudah menyurati semua gubernur, walikota, bupati agar mengecek sarana pariwisata dan obyek yang banyak dikunjungi masyarakat saat Idulfitri mulai dari pantai, taman rekreasi, kebun binatang dan lainnya," kata Wacik.

Pemerintah daerah yang sudah bisa menikmati Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kunjungan wisatawan diminta untuk mengecek rambu-rambu, keamanan dan fasilitas sehingga pemudik benar-benar mendapatkan pelayanan prima. Dia bahkan juga minta gubernur memperhatikan toilet di bandara dan obyek wisata lainnya.

Dirjen Destinasi Depbudpar Firmansyah�Rachim mengatakan sejak 2007 pihaknya membuka posko pengaduan untuk kegiatan wisata selama masa Lebaran terutama H-2 hingga H+5 untuk menampung pengaduan dari masyarakat.

"Kami bukan tim SAR seperti 911 di AS, tapi pengaduan akan kita sikapi dengan cepat karena untuk obyek wisata di Pulau Jawa dan Bali kami sudah memiliki nomor kontak dari penanggung jawabnya," ungkapnya.

Dalam mengantisipasi peningkatan arus wisatawan selama Idul Fitri, Depbudpar menyiapkan call center dengan nomor: 081383496811 dan email crisiscenterbudpar@yahoo.com sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhannya pada alamat di atas.

Menbudpar mengharapkan libur Lebaran juga dimanfaatkan oleh para orangtua untuk mendorong program pemerintah Kenali Negerimu, Cintai Negerimu yaitu memilih obyek wisata di dalam negeri.

"Bagi mereka yang belum pernah ke Makassar sekarang sudah ada obyek wisata baru, seperti Disneyland, sehingga menjadi kesempatan keluarga untuk berwisata ke kota-kota di Indonesia Timur," tambahnya.

DPRD Aceh Sahkan Perda Syariat Islam

Aceh mengesahkan Peraturan Daerah tentang Syariat Islam berikut hukum acaranya, meski terjadi pro dan kontra di masyarakat. Sikap sebuah fraksi yang menuntut agar pasal hukuman cambuk diperbaiki, tetap ditolak oleh mayoritas fraksi lain.

Diwarnai unjuk rasa dari kelompok yang mendukung dan menolak, DPRD Aceh hari ini mengesahkan Peraturan Daerah atau Qanun tentang Syariat Islam berikut hukum acaranya. Semua fraksi mendukung pengesahan peraturan ini, walaupun Fraksi Partai Demokrat sempat melobi fraksi-fraksi lain agar mereka memperbaiki pasal tentang hukuman cambuk.

Fraksi Partai Demokrat seperti dilansir BBC juga beralasan, perbaikan itu penting, karena bagaimanapun perad itu harus menyesuaikan dengan hukum nasional. Tapi upaya lobi Partai Demokrat ini kandas, karena mayoritas fraksi tetap bersikukuh sesuai rancangan akhir yang telah disepakati.