VIVAnews - Jagoan bisa diartikan seorang pendekar atau orang yang gemar melakukan sesuatu. Nah, apakah predikat itu bisa disandang PT Jasa Marga Tbk atau tidak?
Namun, arti kata Jago itu di sini bagi Jasa Marga adalah perusahaan yang suka bersaing atau gemar membangun dan mengembangkan jalan tol.
Pasalnya, langkah pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengundang banyak investor baru. Bahkan, selain para pemain lama seperti PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan PT Bosowa Marga Nusantara, nama-nama baru bermunculan, sebut saja Grup Bakrie.
Tentunya, Jasa Marga yang sudah malang melintang sejak berdiri 1978, kini harus menghadapi lebih banyak pesaing dalam menggarap proyek-proyek jalan bebas hambatan tersebut. "Tak masalah, bila kami melihat ada rencana pembangunan jalan tol baru oleh pemerintah, kami akan mengikuti tender," ujar Direktur Utama Jasa Marga, Frans S Sunito kepada VIVAnews di kantornya di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta belum lama ini.
Bahkan, Frans optimistis, Jasa Marga bakal mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Sebab, perseroan merupakan perusahaan BUMN yang menjadi operator jalan tol dengan pengalaman 31 tahun. "Hampir 80 persen jalan tol yang ada di Indonesia saat ini dikelola Jasa Marga," tuturnya.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), terlihat dari 693,27 kilometer (km) jalan tol yang terbangun di Indonesia, Jasa Marga mengoperasikan 534,82 km. Sedangkan swasta, seperti Citra Marga Nusaphala Persada 27,05 km, PT Citra Margatama Surabaya 12,80 km, PT Jalan Tol Seksi Empat 11,60 km, PT Bintaro Serpong Damai 7,24 km, Bosowa Marga Nusantara 6,05 km, PT Marga Mandalasakti 73,00 km, dan PT Margabumi Matraraya 20,70 km.
Meski Jasa Marga bisa dibilang penguasa jalan tol, namun perseroan terus mengembangkan dan membangun ruas-ruas tol baru. Seperti akan menambah 200 kilometer jalan tol baru dalam tiga sampai empat tahun ke depan.
Menurut Frans, saat ini sudah ada 200 kilometer jalan tol baru yang masuk dalam perencanaan perseroan, seperti jalan Tol trans Jawa ruas tol Semarang-Solo 76 km, Gempol-Pasuruan 32 km, dan Surabaya-Mojokerto 42 km.
"Proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) kami yang masih terputus yakni seksi W2 Ulujami-Kebon Jeruk sepanjang delapan kilometer itu termasuk," ujarnya.
Proyek Jakarta Outer Ring Road II atau sering disebut Outer Outer Ring Road (OORR) seperti ruas Bandara-Serpong sepanjang 25 km dan Bogor Ring Road sepanjang 11 km juga masuk dalam rencana Jasa Marga dalam menambah 200 km ruas tol baru.
Bahkan, tahun ini juga Jasa Marga berencana mengakuisisi tiga ruas tol. Jalan tol tersebut di luar rencana perseroan dalam mengembangkan 200 kilometer jalan tol baru. "Saat ini kita sedang pelajari untuk mengakuisisi ruas jalan tol," kata jebolan ITB itu.
Ruas tol yang rencananya bakal diakuisisi perseroan, yaitu milik investor yang tidak mampu meneruskan pengembangannya. Namun, yang akan diakuisisi Jasa Marga adalah ruas tol yang memiliki tingkat kelayakan baik. "Ya, prioritasnya ruas lingkar luar kota besar, terutama di pulau Jawa," kata Frans.
Frans menambahkan, ada sekitar dua sampai tiga ruas yang sudah dijajaki perseroan sampai saat ini. "Targetnya tahun ini akuisisi itu terlaksana," ujarnya.
Hal itu semua, diakui Frans sebagai cara Jasa Marga dalam membangun dan mengisi kemerdekaan, yaitu dengan cara membangun dan mengembangkan jalan tol di Indonesia. "Masa membangun di negeri orang," tuturnya.
Sebab, dengan cara perseroan membangun jalan tol di pusat ekonomi, pemerintah akan diuntungkan. Tentunya, APBN bisa dialihkan ke tempat lain, terutama di daerah yang pertumbuhan infrastrukturnya relatif terbatas. Selain itu, akan terus tercipta lapangan kerja.
"Kami memang sangat konsentrasi di dalam negeri. Kalau pun keluar, yang Jasa Marga jual keahlian. Misalnya di Bangladesh, jembatan yang melintasi sungai Yamuna ingin dijadikan jalan tol, kami tidak investasi tapi hanya menjual jasa atau keahlian," kata Frans.
Jasa Marga sebagai perusahaan BUMN yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, di mana 70 persen sahamnya dimiliki pemerintah dan sisanya (30 persen) publik, setiap tahun sebagian besar keuntungannya selalu masuk ke pemerintah sebagai dividen. Seperti keuntungan tahun lalu Rp 735 miliar, sebagian besar dari itu diserahkan ke negara.
Selain itu, perseroan juga membayar pajak, PBB. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (Pph) atas laba perusahaan. "Jadi, meski kami merupakan perusahaan BUMN tidak beda dengan perusahaan swasta. Bedanya hanya kepemilikannya saja," ujarnya.
Hambatan & Tantangan
Sementara itu, meski terbilang sukses sebagai perusahaan pengembang jalan tol, Jasa Marga tetap mengalami hambatan dan tantangan dalam membangun usahanya.
Satu-satunya kendala terbesar pada pembangunan jalan, diakui Jasa Marga adalah masalah pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, perseroan hanya sebagai investor saja.
"Tapi sebetulnya, dalam pembebasan lahan kami juga tidak menutup mata karena kami juga ikut membantu pemerintah secara informal untuk membebaskan lahan. Misalnya, kami bantu negoisasi harga," kata Frans.
Selain itu, Jasa Marga juga mengusulkan adanya peraturan pengganti UU (Perpu) yang mengatur pembebasan lahan, sementara UU yang ada diperbaiki/amandemen.
Persoalan lain yang juga masuk dalam catatan Jasa Marga adalah penyediaan uang receh sebagai uang kembali para pengguna jalan tol. Sebab, akibat langkanya uang receh pecahan Rp 500, Rp 1.000, dan Rp 2.000 pada tanggal 18-19 Agustus lalu atau menjelang Puasa kemarin membuat ruas tol dalam kota yang dikelola perseroan mengalami kemacetan.
Menurut Sekretaris Perusahaan Jasa Marga Okke Merlina, kemacetan tersebut akibat Bank Jabar Banten yang menjadi pemasok uang pecahan perseroan kesulitan menyediakannya di Gerbang Tol Dalam Kota.
Bahkan, akibat kesulitan mendapatkan uang pecahan, Jasa Marga terpaksa menutup sementara gardu tol di Angke I dan Kuningan I pada tanggal 18 Agustus yang berlangsung pukul 18.00-19.00 WIB. Kemudian 19 Agustus, dilaksanakan di Kuningan I dan Semanggi I (pukul 20.00-20.30 WIB).
Namun, Okke mengatakan langkanya uang receh bukan kesalahan siapa-siapa. Tetapi, untuk menghindarkan hal itu terjadi lagi sebaiknya masyarakat diminta menyediakan uang pas dalam bertransaksi tol serta memanfaatkan kartu tol elektronik (e-toll card).
Dia mengakui, transaksi bukan tunai melalui kartu e-toll card dapat menjadi solusi transaksi lebih cepat dan pasti. "Saat ini kartu tersebut sudah ada di berbagai outlet, sehingga mudah didapatkan termasuk kalau ingin mengisi ulang," tutur Okke.
